Kewajiban Transparansi Umum
Pasal 70. Undang-undang Federal dan Entitas Federal akan mengatur bahwa subjek yang berkewajiban menyediakan informasi kepada publik dan terus memperbarui, di media elektronik masing-masing, sesuai dengan wewenang, atribusi, fungsi atau tujuan perusahaan, jika diperlukan. setidaknya, dari topik, dokumen dan kebijakan yang disebutkan di bawah ini:
pecahan I.
Kerangka peraturan yang berlaku untuk subjek wajib, yang harus mencakup antara lain undang-undang, kode, peraturan, keputusan pembuatan, manual administratif, aturan pengoperasian, kriteria, kebijakan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Hukum Umum | 01-08-18 | 01-08-18 |
Bagian II.
Struktur organiknya yang lengkap, dalam format yang memungkinkan setiap bagian dari struktur dihubungkan, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan setiap pegawai negeri, penyedia layanan profesional atau anggota subjek wajib, sesuai dengan ketentuan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Manusia | 01-05-18 | 01-05-18 |
Bagian III.
Kekuasaan masing-masing daerah.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Hukum Umum | 01-08-18 | 01-08-18 |
Bagian IV.
Maksud dan tujuan daerah sesuai dengan program operasionalnya.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Manusia/Bagian Perencanaan dan Pengembangan Organisasi | 30-09-17 | 30-09-17 |
Bagian V.
Indikator-indikator yang berkaitan dengan topik-topik kepentingan umum atau kepentingan sosial yang harus ditetapkan sesuai dengan fungsinya.
Bagian VI.
Indikator yang memungkinkan Anda memperhitungkan tujuan dan hasil Anda.
Bagian VII.
Direktori seluruh pegawai negeri, mulai dari tingkat kepala departemen atau sederajatnya, atau tingkat lebih rendah, pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat; mengelola atau menerapkan sumber daya publik; melaksanakan tindakan wewenang atau memberikan layanan profesional di bawah rezim kepercayaan atau biaya dan personel dasar. Direktori paling sedikit harus mencantumkan nama, jabatan atau pengangkatan yang ditugaskan, tingkat jabatan dalam struktur organisasi, tanggal pendaftaran jabatan, nomor telepon, alamat penerimaan korespondensi, dan alamat email resmi.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Manusia | 01-05-18 | 01-05-18 |
Bagian VIII.
Gaji bruto dan bersih seluruh pegawai negeri dasar atau terpercaya, dari segala persepsi, termasuk gaji, tunjangan, gratifikasi, tantiem, komisi, tunjangan, tantiem, insentif, pendapatan dan sistem kompensasi, yang menunjukkan periodisitas remunerasi tersebut. Tunjangan tersebut akan mencakup, jika berlaku, asuransi, bonus liburan, bonus Natal, bantuan sembako atau sejenisnya, liburan, tunjangan untuk penggunaan kendaraan sendiri, bonus atau gratifikasi luar biasa dan tunjangan lain apa pun yang, untuk konsep serupa, pegawai negeri dari subjek wajib.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Subdirektorat Sumber Daya Manusia | 01-05-18 | 01-05-18 |
Bagian IX.
Representasi dan biaya perjalanan, serta tujuan dan laporan komisi terkait.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Subdirektorat Sumber Daya Keuangan | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan
Jumlah jabatan dan personel dasar dan terpercaya, dengan menyebutkan total lowongan, berdasarkan tingkat jabatan, untuk setiap unit administrasi.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Subdirektorat Sumber Daya Manusia/Bagian Pengendalian Penggajian dan Pembayaran | 01-05-18 | 01-05-18 |
Fraksi XI.
Mempekerjakan jasa profesional dengan biaya, menunjukkan nama penyedia layanan, layanan yang dikontrak, jumlah biaya dan periode kontrak.
Bagian XII.
Informasi dalam versi publik dari deklarasi aset Pegawai Negeri yang menentukannya, dalam sistem yang diaktifkan untuk tujuan ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak berlaku
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Direktorat Transparansi, Akses Informasi dan Perlindungan Data Pribadi | 19-01-18 | 19-01-18 |
Fraksi XIII.
Alamat Unit Transparansi, selain alamat elektronik dimana permintaan untuk memperoleh informasi dapat diterima.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Transparansi, Akses Informasi dan Perlindungan Data Pribadi | 19-01-18 | 19-01-18 |
Bagian XIV.
Seruan untuk kompetisi untuk menduduki posisi publik dan hasilnya.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Lembaga Pelatihan Kejuruan | 01-11-18 | 01-11-18 |
Pecahan XV.
Informasi mengenai program subsidi, stimulus dan dukungan, yang harus memberikan informasi mengenai transfer, pelayanan, infrastruktur sosial dan program subsidi. Tidak berlaku
Bagian XVI.
Kondisi kerja secara umum, kontrak atau perjanjian yang mengatur hubungan kerja dari personel biasa atau yang dipercaya, serta sumber daya ekonomi publik, dalam bentuk natura atau sumbangan, yang diserahkan kepada serikat pekerja dan berfungsi sebagai sumber daya publik.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Manusia/Bagian Pengendalian Kepegawaian dan Tunjangan Sosial/Subdirektorat Sumber Daya Keuangan | 01-05-18 | 01-05-18 |
Bagian XVII.
Informasi kurikuler, mulai dari tingkat kepala departemen atau yang setara, hingga pemilik mata pelajaran wajib, serta, jika perlu, sanksi administratif yang dikenakan padanya.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Manusia | 01-05-18 | 01-05-18 |
Bagian XVIII.
Daftar Pegawai Negeri yang diberi sanksi administratif tetap, dengan menyebutkan penyebab sanksi dan disposisinya.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Hukum Umum/Kantor Pengawasan Keuangan Umum/Kantor Pengunjung Umum | 01-12-18 | 01-12-18 |
Bagian XIX.
Layanan yang mereka tawarkan, menunjukkan persyaratan untuk mengaksesnya.
Pecahan XX.
Prosedur, persyaratan dan format yang mereka tawarkan.
pecahan XXI.
Informasi keuangan atas anggaran yang ditetapkan, serta laporan pelaksanaan pengeluaran triwulanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan/Koordinasi Subsidi Federal | 01-05-18 | 01-05-18 |
Fraksi XXII.
Informasi terkait utang pemerintah, ditinjau dari ketentuan yang berlaku. Tidak berlaku
Fraksi XXIII.
Jumlah yang dialokasikan untuk pengeluaran terkait komunikasi sosial dan iklan resmi dikelompokkan berdasarkan jenis media, pemasok, nomor kontrak, dan konsep atau kampanye.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan | 01-05-18 | 01-05-18 |
Fraksi XXIV.
Laporan hasil audit tahun anggaran dari setiap subjek wajib yang dilaksanakan dan, bila perlu, klarifikasi terkait.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Pengawas Umum | 24-01-18 | 24-01-18 |
Pecahan XXV.
Hasil audit atas laporan keuangan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan XXVI.
Jumlah, kriteria, panggilan dan daftar orang perseorangan atau badan hukum yang karena alasan apapun ditugaskan atau diperbolehkan menggunakan sumber daya publik atau, menurut ketentuan yang berlaku, melaksanakan tindakan kewenangan. Begitu pula dengan laporan yang dikatakan orang
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan XXVII.
Konsesi, kontrak, perjanjian, izin, lisensi atau otorisasi yang diberikan, dengan menyebutkan pemiliknya, dan tujuannya, nama atau nama perusahaan pemegangnya, keabsahan, jenis, syarat, ketentuan, jumlah dan modifikasinya, serta tata cara, harus dipublikasikan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan XXVIII.
Informasi mengenai hasil prosedur pemberian langsung, undangan terbatas, dan penawaran dalam bentuk apa pun, termasuk versi publik dari masing-masing berkas dan kontrak yang dibuat.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Material dan Pekerjaan Umum | 06-06-18 | 06-06-18 |
Pecahan XXIX.
Laporan-laporan yang dihasilkan oleh ketentuan-ketentuan hukum oleh subyek-subyek yang diwajibkan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Sekretariat Teknis | 05-01-17 | 05-01-17 |
Pecahan XXX.
Statistik yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan, kompetensi atau fungsinya dengan disagregasi semaksimal mungkin.
Pecahan XXXI.
Laporan kemajuan program atau anggaran, neraca umum dan status keuangan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan/Koordinasi Subsidi Federal | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan XXXII.
Daftar pemasok dan kontraktor.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Subdirektorat Sumber Daya Material dan Pekerjaan Umum | 31-01-18 | 31-01-18 |
Pecahan XXXIII.
Perjanjian koordinasi untuk konsultasi dengan sektor sosial dan swasta.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Hukum Umum | 01-08-18 | 01-08-18 |
Pecahan XXXIV.
Inventarisasi properti pribadi dan nyata yang dimiliki dan dimiliki.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Subdirektorat Sumber Daya Keuangan/Subdirektorat Sumber Daya Material dan Pekerjaan Umum | 31-01-18 | 31-01-18 |
Pecahan XXXV.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan publik Negara Bagian Meksiko atau organisasi internasional yang menjamin hak asasi manusia, serta tindakan yang telah mereka lakukan untuk mengatasinya.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Koordinasi Kejaksaan Khusus Bidang Adat dan Hak Asasi Manusia | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan XXXVI.
Keputusan dan penghargaan yang dikeluarkan dalam proses atau prosedur yang diikuti dalam bentuk persidangan.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Hukum Umum/Pengawas Umum/Inspektorat Jenderal | 01-12-18 | 01-12-18 |
Pecahan XXXVII.
Mekanisme partisipasi warga.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Koordinasi Kejaksaan Khusus Bidang Adat dan Hak Asasi Manusia | 01-05-18 | 01-05-18 |
Pecahan XXXVIII.
Program yang mereka tawarkan, termasuk informasi tentang populasi, tujuan dan tujuan, serta prosedur, waktu respons, persyaratan dan format untuk mengaksesnya.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Lembaga Pelatihan Profesi / Kejaksaan Koordinasi Khusus Bidang Adat dan Hak Asasi Manusia | 01-11-18 | 01-11-18 |
Pecahan XXXIX.
Risalah, persetujuan dan resolusi Komite yang menjadi subyek wajibnya, serta badan pengaturnya, majelis, dewan, sidang pleno atau yang setara dan, jika perlu, komisi, komite atau subkomite, jika diperlukan.
Pecahan XL.
Semua evaluasi dan survei dilakukan oleh subyek yang berkewajiban terhadap program yang dibiayai dengan sumber daya publik. Tidak berlaku
Pecahan XLI.
Studi dibiayai dengan sumber daya publik.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Lembaga Pelatihan Kejuruan | 19-01-18 | 19-01-18 |
Pecahan XLII.
Daftar pensiunan dan pensiunan serta jumlah yang diterimanya. Tidak berlaku
Pecahan XLIII.
Pendapatan yang diterima karena sebab apapun, dengan mencantumkan nama penanggung jawab penerimaan, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta peruntukannya, dengan menyebutkan tujuan masing-masingnya.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Keuangan/Koordinasi Subsidi Federal | 01-10-18 | 01-10-18 |
Pecahan XLIV.
Sumbangan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk uang atau barang.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|
Subdirektorat Sumber Daya Material dan Pekerjaan Umum | 31-01-18 | 31-01-18 |
Pecahan XLV.
Katalog disposisi dan panduan arsip dokumen.
Membayangkan |
Memulangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
---|---|---|---|---|
Direktorat Jenderal Tata Usaha/Subdirektorat Sumber Daya Manusia/Kantor Penitipan Dokumentasi | 30-09-17 | 30-09-17 |
Pecahan XLVI.
Risalah sidang biasa dan luar biasa serta lampirannya, serta pendapat dan rekomendasi yang dikeluarkan, jika diperlukan, oleh dewan penasehat.
Membayangkan |
Bertanggung jawab |
Memvalidasi |
Diperbarui pada |
|
---|---|---|---|---|
|
18-05-18 | 18-05-18 |
Pecahan XLVII.
Untuk tujuan statistik, daftar permintaan kepada perusahaan pemegang konsesi telekomunikasi dan penyedia layanan Internet atau aplikasi untuk intervensi komunikasi pribadi, akses ke catatan komunikasi dan lokasi geografis peralatan komunikasi secara real-time, yang secara eksklusif berisi objek, ruang lingkup temporal dan dasar hukum permohonan tersebut, serta, bila perlu, penyebutan bahwa permohonan tersebut mempunyai izin hukum yang sesuai.
Pecahan XLVIII.
Informasi lain yang berguna atau dianggap relevan, selain informasi yang berdasarkan informasi statistik, menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan masyarakat.
Paragraf Terakhir.
Subjek yang diwajibkan harus memberi tahu Organisasi Penjamin dan memverifikasi bahwa item yang berlaku pada halaman Internet mereka dipublikasikan di Platform Nasional, sehingga mereka dapat memverifikasi dan menyetujui, dengan cara yang beralasan dan termotivasi, hubungan fraksi yang berlaku untuk setiap mata pelajaran wajib.
Links Related :